Ini Syarat Pengangguran Terima ‘Gaji’ dari Pemerintah

Mulai April 2020, Kartu Prakerja akan berlaku di Bandung dan Jakarta. (Foto: metropolitan.id)

Kabar presiden Jokowi akan ‘menggaji’ para pengangguran, sempat menimbulkan kehebohan dan kesalahpahaman beberapa waktu lalu. Banyak orang berpikir bahwa negara akan memberikan uang secara cuma-cuma kepada orang-orang yang tidak bekerja. Padahal, tidak benar demikian.

Program ‘menggaji’ pengangguran ini secara resmi disebut dengan ‘Kartu Prakerja’. Kartu Prakerja dicanangkan pemerintah untuk mulai diberlakukan pada 2020. Tidak sembarangan mendapatkan dana cuma-cuma, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kartu ini.

Syarat pertama yakni Sobat harus sudah berumur lebih dari 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Kartu ini bisa didapatkan oleh orang yang sedang mencari kerja, baik lulusan baru maupun orang yang diputus hubungan kerja, dan orang yang akan pindah kerja.

Untuk mendapatkan kartu ini, Sobat harus mendaftar di situs resmi kartu pekerja. Setelah lolos seleksi online, Sobat diperkenankan mengikuti lembaga pelatihan yang tersedia di laman tersebut. Biaya pelatihan ini akan ditanggung oleh pemerintah. Setelahnya, Sobat diharuskan memberikan rating dan ulasan. Jika rangkaian proses ini telah Sobat selesaikan, maka Sobat berhak mendapatkan insentif pascapelatihan.

Jenis pelatihan yang tersedia cukup beragam disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja seperti teknik, informasi dan teknologi, pertanian, makanan dan minuman, gaya hidup, penjualan, dan pemasaran. Tidak hanya itu, tersedia pula pelatihan bahasa, perbankan, jasa keuangan, perkantoran dan industri kreatif.

Selanjutnya, masyarakat yang telah mengikuti pelatihan, diperkenankan untuk mengisi survei pekerjaan. Setelah pengisian survei selesai, peserta berhak mendapatkan insentif dari pengisisan survei.

Berdasarkan keterangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, total anggaran APBN untuk program ini mencapai 10 triliun rupiah. Jumlah ini akan dialokasikan untuk dua juta penerima dengan dibagi menjadi empat jenis manfaat, yakni biaya pelatihan (Rp 3-7 juta), biaya sertifikasi (Rp 0-900.000), insentif pasca pelatihan (Rp 500.0000 dan pengisian survei (3xRp 50.000). Program ini direncanakan akan diikuti oleh sepuluh juta warga hingga tahun 2024.